Meninjau Pasal 33 UUD 1945 : Kebenaran Dibalik Narasi Tunggal Negara

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia telah lama terjebak dalam narasi tunggal yang berpusat pada interpretasi Pasal 33 UUD 1945. Sebagai landasan konstitusional, Pasal 33 sering kali dipandang sebagai dasar yang memberikan negara kuasa penuh untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang ada demi “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Namun, apakah narasi tunggal ini benar-benar mencerminkan realitas sosial yang kompleks dan dinamis? Atau sebaliknya, narasi ini menjadi alat legitimasi yang memperkuat hegemoni negara dan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal serta komunitas adat? Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Ini termasuk pengelolaan sektor-sektor vital seperti infrastruktur, utilitas publik, serta sumber daya alam strategis seperti minyak, gas, air, dan mineral. Pasal ini juga mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam konteks sejarahnya, Pasal 33 lahir dari semangat anti-kolonial dan nasionalisme ekonomi yang kuat. Gagasan ini dipengaruhi oleh pandangan Soepomo tentang sosialisme negara, yang menekankan peran negara sebagai aktor utama dalam perekonomian untuk menghindari dominasi modal asing dan melindungi kepentingan rakyat banyak. Namun, interpretasi Pasal 33 tidaklah statis; ia telah mengalami perubahan makna seiring dengan perkembangan ekonomi, politik, dan sosial di Indonesia. Narasi tunggal yang berakar pada Pasal 33 UUD 1945 menempatkan negara sebagai pemegang otoritas tunggal dalam pengelolaan sumber daya alam. Narasi ini sering kali dijadikan justifikasi untuk memperkuat peran negara dalam penguasaan sumber daya, baik melalui badan usaha milik negara (BUMN) maupun kebijakan-kebijakan yang memungkinkan intervensi negara dalam pasar. Namun, narasi ini juga membawa konsekuensi negatif, terutama ketika negara menggunakan kuasa tersebut tanpa mempertimbangkan suara dan hak-hak masyarakat lokal.

Penguasaan negara atas sumber daya sering kali berujung pada praktik-praktik yang justru merugikan masyarakat adat dan lokal. Contoh konkret dari hal ini adalah maraknya konflik agraria yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Konflik ini sering kali dipicu oleh proyek-proyek pembangunan atau eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhitungkan hak ulayat dan keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal. Dalam banyak kasus, masyarakat adat terpinggirkan oleh proyek-proyek ini dan kehilangan akses terhadap tanah serta sumber daya yang menjadi dasar mata pencaharian mereka. Penafsiran terhadap Pasal 33 telah mengalami perubahan signifikan sejak pertama kali diadopsi dalam UUD 1945. Pada awalnya, penafsiran Pasal 33 lebih menekankan pada konsep sosialisme negara, di mana negara memiliki peran dominan dalam mengendalikan sektor-sektor ekonomi utama. Badan usaha milik negara (BUMN) memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hasil dari pengelolaan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.

Namun, seiring berjalannya waktu, paradigma ini mulai bergeser. Dalam era reformasi dan liberalisasi ekonomi yang dimulai pada akhir abad ke-20, prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, efisiensi, dan persaingan mulai diperkenalkan. Mekanisme pasar mulai dipandang sebagai alat yang lebih efektif untuk mengalokasikan sumber daya, dengan asumsi bahwa pasar yang kompetitif akan menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dan, pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika negara mencoba mengadopsi mekanisme pasar, sering kali terjadi inkonsistensi dalam penerapannya. Negara tetap mempertahankan kontrol atas sektor-sektor tertentu, sementara sektor lainnya dibuka untuk privatisasi dan persaingan bebas. Hasilnya adalah ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya, di mana keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam cenderung terkonsentrasi pada segelintir elit ekonomi dan politik, sementara masyarakat lokal justru semakin terpinggirkan.

Ketidakberdayaan masyarakat lokal dalam menghadapi proyek-proyek pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam merupakan salah satu dampak paling nyata dari penerapan narasi tunggal dalam pengelolaan sumber daya. Dalam banyak kasus, masyarakat lokal tidak memiliki akses yang memadai terhadap proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Mereka sering kali dihadapkan pada pilihan yang sulit: menerima penggusuran dan kehilangan tanah mereka, atau melawan dengan risiko menghadapi represi dari aparat negara. Privatisasi dan komodifikasi atas sumber daya alam juga memperburuk keadaan. Ketika sumber daya yang sebelumnya dikelola secara kolektif oleh masyarakat adat dikomodifikasi dan dijadikan objek transaksi di pasar, hak-hak masyarakat adat sering kali diabaikan. Hasilnya, mereka kehilangan akses terhadap sumber daya yang menjadi dasar mata pencaharian mereka, sementara keuntungan dari eksploitasi sumber daya tersebut dinikmati oleh pihak-pihak luar yang tidak memiliki keterikatan dengan komunitas lokal.

Dalam menghadapi kenyataan ini, penting bagi kita untuk melakukan refleksi kritis terhadap narasi tunggal yang telah lama mendominasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pasal 33 UUD 1945, sebagai landasan konstitusional, harus ditafsirkan secara dinamis dan kontekstual, dengan mempertimbangkan realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia yang beragam. Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya berfokus pada efisiensi ekonomi atau kontrol negara semata, tetapi harus menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat lokal, termasuk hak-hak adat mereka. Konsep “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang diamanatkan oleh Pasal 33 harus diterjemahkan dalam kebijakan yang inklusif, yang melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap pengambilan keputusan, dan yang memastikan bahwa keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.